Azkadinaku (Jakarta)
Pimpinan Pusat Partai PRIMA yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gautama Wiranegara melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Kamis (11/12). Pertemuan berlangsung di aula Sekretariat KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Gautama menyampaikan bahwa audiensi ini selain untuk menjaga silaturahmi, juga bertujuan membahas kesiapan PRIMA menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Ia menegaskan bahwa PRIMA membutuhkan arahan dan panduan dari KPU sebagai pelaksana teknis pendaftaran partai politik agar seluruh persiapan dapat dilakukan sejak dini.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai PRIMA, Alif Kamal, berharap data yang pernah dimasukkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada tahapan Pemilu sebelumnya dapat digunakan kembali sebagai bagian dari pemenuhan syarat pendaftaran peserta Pemilu 2029.
Audiensi ini disambut oleh anggota KPU RI Idham Holik, bersama Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima serta jajaran Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN).
Idham menyampaikan antusiasme atas pertemuan tersebut sekaligus memberikan penjelasan mengenai dinamika regulasi pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2025 dan rencana kodifikasi undang-undang politik.
“Kami ingin menyampaikan informasi bahwa dalam rapat pimpinan KPU di Balikpapan, Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang politik akan dilakukan pada awal semester kedua 2026. Mudah-mudahan tidak banyak perubahan. Kalau pun ada, kita akan menyesuaikan,” ujar Idham.
Idham juga menegaskan bahwa aturan teknis yang dipaparkan masih merujuk pada regulasi lama terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu, seperti yang pernah dijalani PRIMA pada 2022.
“Secara pribadi, saya juga memberikan masukan informal kepada legislatif. Sebaiknya pendaftaran partai politik peserta Pemilu dan penataan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi tidak lagi menjadi bagian dari tahapan Pemilu. Alasannya agar tersedia waktu yang cukup, karena jika waktunya mepet akan mengurangi kualitas proses, terlebih Indonesia sangat luas,” tambah mantan Sekretaris Departemen Keuangan PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Hadir mendampingi Sekjen PRIMA antara lain Wakil Ketua Umum Alif Kamal, Wakil Sekretaris Jenderal Anshar Manrulu, Wakil Sekretaris Jenderal Ika Apriliani, admin DPP Partai Moh. Rizki Ramadhani, serta tim IT DPP PRIMA Gus Bar. (***)
Beri komentar dengan bijak